Setiap tahun ajaran baru tiba, dinamika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu menjadi sorotan, khususnya pada sistem jalur zonasi. Kebijakan ini, yang awalnya digulirkan dengan semangat pemerataan akses pendidikan dan mengurangi ketimpangan antara sekolah favorit dan non-favorit, kini justru sering kali diwarnai polemik, mulai dari dugaan kecurangan hingga persoalan infrastruktur yang belum merata. Masyarakat dihadapkan pada dilema antara harapan akan pendidikan yang adil dan realitas persaingan ketat yang kadang tercederai oleh praktik tidak jujur.
Tujuan Mulia di Balik Kebijakan Zonasi
Jalur zonasi dalam PPDB diperkenalkan pemerintah dengan visi mulia untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan merata. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas di sekolah terdekat dari domisili mereka, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial. Harapannya, tidak ada lagi fenomena “sekolah unggulan” yang hanya diisi oleh siswa-siswa dengan nilai tinggi, sehingga kualitas pendidikan dapat meningkat secara merata di semua institusi. Pendekatan ini juga dimaksudkan untuk menghilangkan praktik jual beli kursi dan praktik nepotisme yang kerap terjadi di masa lalu, serta mendorong interaksi sosial yang lebih beragam di lingkungan sekolah.
Dengan memprioritaskan siswa berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah, pemerintah berharap dapat mengurangi beban transportasi siswa, menguatkan ikatan komunitas antara sekolah dan lingkungan sekitar, serta mendorong orang tua untuk tidak terlalu terpaku pada label sekolah favorit. Ini adalah upaya strategis untuk mendistribusikan potensi siswa secara lebih adil, sekaligus memacu sekolah-sekolah yang sebelumnya kurang diminati untuk berbenah dan meningkatkan kualitasnya agar menjadi pilihan utama bagi siswa di zona mereka.
Bayang-bayang Kecurangan dan Celah Regulasi
Meskipun memiliki tujuan yang baik, implementasi jalur zonasi tidak luput dari berbagai permasalahan, terutama terkait dugaan kecurangan. Praktik manipulasi data kependudukan, seperti memindahkan Kartu Keluarga (KK) ke alamat yang lebih dekat dengan sekolah impian, menjadi modus operandi yang kerap ditemukan. Fenomena “titip KK” ini bukan hanya merugikan calon siswa yang berhak, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap integritas sistem PPDB. Beberapa laporan bahkan menunjukkan adanya oknum yang memfasilitasi pemalsuan data domisili, memanfaatkan celah regulasi dan kurangnya pengawasan yang ketat.
Selain manipulasi domisili, adanya jalur “jalur khusus” atau “jalur prestasi” yang kuotanya terkadang tidak transparan juga menambah kerumitan. Meskipun jalur prestasi ditujukan untuk siswa berprestasi di bidang akademik atau non-akademik, seringkali interpretasi dan pelaksanaannya menjadi ambigu, membuka ruang bagi subjektivitas. Masyarakat seringkali mempertanyakan bagaimana sistem dapat mencegah orang tua yang memiliki akses atau koneksi tertentu untuk memanipulasi proses demi keuntungan anak-anak mereka. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan sistem verifikasi yang kuat, kecurangan akan terus membayangi setiap pelaksanaan PPDB, memicu protes dan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat.
Tantangan Infrastruktur dan Kesenjangan Kualitas Sekolah
Salah satu akar masalah mengapa jalur zonasi sering menimbulkan protes adalah kesenjangan kualitas dan infrastruktur antar sekolah. Di banyak daerah, terutama di kota-kota besar, masih ada persepsi kuat tentang “sekolah favorit” dan “sekolah buangan.” Persepsi ini tidak muncul tanpa alasan; seringkali, sekolah-sekolah yang dianggap favorit memang memiliki fasilitas lebih lengkap, guru-guru yang lebih berkualitas, serta reputasi akademik yang lebih baik. Akibatnya, orang tua tetap berupaya sekuat tenaga untuk memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah tersebut, bahkan jika harus melanggar aturan zonasi.
Kesenjangan ini diperparuh oleh distribusi geografis sekolah yang tidak merata. Di beberapa wilayah, jarak antar sekolah negeri berkualitas mungkin terlalu jauh, atau jumlah sekolah tidak sebanding dengan populasi calon siswa. Hal ini menyebabkan penumpukan pendaftar di satu atau dua sekolah yang dianggap baik, sementara sekolah lain di zona yang sama justru kekurangan siswa atau tidak menjadi pilihan utama. Pemerintah perlu lebih gencar melakukan pemerataan kualitas pendidikan, mulai dari peningkatan fasilitas, pelatihan guru, hingga pengembangan kurikulum di seluruh sekolah, bukan hanya mengandalkan kebijakan zonasi semata. Tanpa pemerataan kualitas, tujuan utama zonasi akan sulit tercapai dan polemik akan terus terulang.
“Jalur zonasi adalah instrumen yang baik untuk pemerataan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada dua hal: keseriusan penegakan aturan dan kesiapan infrastruktur pendidikan. Tanpa itu, ia akan menjadi kebijakan yang mudah disalahgunakan dan menciptakan ketidakpercayaan publik,” ujar seorang pengamat pendidikan dalam sebuah wawancara.
Untuk mengatasi persoalan ini, dibutuhkan kolaborasi semua pihak: pemerintah, masyarakat, dan sekolah. Pemerintah harus memperketat pengawasan dan sanksi bagi pelaku kecurangan, serta secara masif meningkatkan kualitas seluruh sekolah agar tidak ada lagi dikotomi “favorit” dan “non-favorit.” Masyarakat juga perlu menyadari pentingnya kejujuran dalam proses PPDB demi menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan berkualitas bagi generasi mendatang.
- Jalur zonasi PPDB bertujuan mulia untuk pemerataan akses dan kualitas pendidikan, serta mengurangi diskriminasi.
- Pelaksanaannya sering terganjal praktik kecurangan seperti manipulasi data domisili dan celah regulasi.
- Persepsi “sekolah favorit” dan kesenjangan infrastruktur pendidikan memperparah masalah zonasi.
- Pemerataan kualitas sekolah dan penegakan aturan yang tegas adalah kunci keberhasilan kebijakan zonasi.
- Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sekolah untuk mewujudkan PPDB yang adil dan transparan.
