Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus mendorong implementasi Kurikulum Merdeka di seluruh jenjang pendidikan sebagai upaya untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang lebih relevan dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Kurikulum ini didesain untuk memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kondisi daerah, dengan fokus pada pengembangan potensi dan minat siswa. Konsep “Merdeka Belajar” yang menitikberatkan pada kebebasan guru berinovasi dan siswa bereksplorasi ini diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkarakter Pancasila. Namun, perjalanan implementasi Kurikulum Merdeka, terutama di daerah-daerah terpencil dan kurang maju, masih dihadapkan pada berbagai tantangan signifikan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak agar tidak menciptakan disparitas kualitas pendidikan yang semakin lebar.
Kesenjangan Kesiapan Guru, Infrastruktur, dan Akses Digital
Salah satu pilar utama keberhasilan Kurikulum Merdeka adalah kesiapan guru sebagai ujung tombak pelaksana di lapangan. Data dan laporan dari berbagai daerah menunjukkan adanya disparitas yang mencolok dalam tingkat pemahaman dan keterampilan guru terkait konsep serta metode pembelajaran Kurikulum Merdeka. Guru-guru di perkotaan mungkin lebih mudah mengakses pelatihan luring maupun daring, sumber daya digital, serta forum diskusi, sementara rekan-rekan mereka di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) sering kali kesulitan karena keterbatasan akses internet yang stabil, ketersediaan perangkat teknologi (laptop, proyektor), dan bahkan minimnya kesempatan mengikuti pelatihan profesional berkelanjutan. Pelatihan yang tidak merata ini berujung pada interpretasi dan implementasi yang bervariasi, kadang tidak sesuai dengan esensi kurikulum itu sendiri, yang pada akhirnya dapat mengurangi kualitas pembelajaran yang diterima siswa. Selain itu, fasilitas infrastruktur penunjang seperti laboratorium, perpustakaan dengan koleksi memadai, dan akses internet yang belum memadai di banyak sekolah, terutama di daerah pelosok, menjadi hambatan serius. Tanpa fasilitas yang memadai, konsep pembelajaran berbasis proyek, diferensiasi, dan pemanfaatan teknologi yang diusung Kurikulum Merdeka sulit terwujud secara optimal, menghambat potensi inovasi di kalangan guru dan siswa.
Adaptasi Konten Lokal, Dukungan Komunitas, dan Peran Pemerintah Daerah
Kurikulum Merdeka secara eksplisit mendorong adaptasi konten pembelajaran dengan kearifan lokal, yang sejatinya merupakan nilai tambah besar bagi penguatan identitas budaya dan relevansi materi bagi siswa. Namun, proses pengembangan, penyelarasan, dan integrasi konten lokal ini memerlukan pendampingan, riset, serta sumber daya yang tidak sedikit. Banyak sekolah, terutama yang kekurangan tenaga pengajar dengan keahlian khusus atau akses ke pakar lokal, mengalami kesulitan dalam menyusun materi yang relevan dan berkualitas sesuai konteks daerah mereka. Dampaknya, potensi pengayaan materi yang kaya akan budaya lokal menjadi tidak tergarap maksimal.
Tantangan lain adalah partisipasi aktif dari komunitas dan orang tua. Filosofi “Merdeka Belajar” mengedepankan kolaborasi erat antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagai tiga pusat pendidikan. Di beberapa daerah, terutama yang tingkat partisipasi masyarakatnya rendah atau kesadaran akan pentingnya pendidikan masih perlu ditingkatkan, dukungan dari komunitas terhadap implementasi kurikulum ini belum optimal. Hal ini menghambat terciptanya ekosistem pendidikan yang holistik dan berkelanjutan. Peran pemerintah daerah juga krusial dalam menyediakan anggaran, kebijakan pendukung, serta pendampingan teknis bagi sekolah-sekolah di wilayahnya. Tanpa dukungan sinergis dari pemerintah daerah, upaya pusat akan sulit terimplementasi secara efektif di lapangan, sehingga potensi pemerataan kualitas pendidikan melalui Kurikulum Merdeka tidak dapat tercapai. Diperlukan upaya lebih keras untuk mengedukasi dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar visi Kurikulum Merdeka dapat terwujud secara kolektif dan inklusif.
“Kurikulum Merdeka ini bagus, karena memberikan ruang bagi guru dan siswa untuk lebih eksploratif. Namun di lapangan, terutama di daerah kami, masih banyak tantangan. Mulai dari pelatihan yang belum merata dan kurangnya tindak lanjut, buku-buku referensi yang terbatas, sampai akses internet yang tidak stabil untuk mencari ide pembelajaran. Kami butuh pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan, serta disesuaikan dengan kondisi riil masing-masing sekolah agar kami benar-benar bisa merdeka dalam mengajar.” – Ibu Siti Aisyah, Guru SDN di Kabupaten Lebak, Banten, yang berjuang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.
- Implementasi Kurikulum Merdeka menunjukkan disparitas yang signifikan antara daerah perkotaan dan daerah 3T, terutama dalam hal kesiapan guru, ketersediaan infrastruktur digital, dan akses pelatihan.
- Pelatihan guru yang belum merata, kurangnya tindak lanjut, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya digital menghambat pemahaman serta penerapan konsep Kurikulum Merdeka secara optimal, mempengaruhi kualitas pembelajaran siswa.
- Proses pengembangan dan integrasi konten lokal yang relevan dan berkualitas masih menjadi tantangan di banyak sekolah akibat keterbatasan sumber daya, keahlian, dan pendampingan.
- Dukungan dari komunitas, partisipasi orang tua, serta peran aktif pemerintah daerah belum optimal di semua wilayah, sehingga menghambat terciptanya ekosistem pendidikan yang kolaboratif dan berkelanjutan.
- Diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, dan pihak swasta untuk mengatasi kesenjangan ini agar visi Merdeka Belajar dapat terealisasi secara inklusif dan adil di seluruh pelosok Indonesia.
