Setiap tahun ajaran baru tiba, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi topik hangat yang kerap memicu diskusi dan pro-kontra di tengah masyarakat Indonesia. Dirancang sebagai mekanisme untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, PPDB, terutama melalui sistem zonasi, berulang kali menghadapi tantangan signifikan. Dari persoalan kuota, jalur afirmasi, hingga polemik daya tampung sekolah favorit, sistem ini terus diuji dalam mencapai tujuannya untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan.
Polemik Zonasi dan Kesenjangan Akses
Sistem zonasi, yang diperkenalkan beberapa tahun silam, bertujuan untuk mendekatkan siswa dengan sekolah dan menghilangkan stigma “sekolah favorit” dengan mendorong pemerataan kualitas. Namun, implementasi di lapangan tidak selalu mulus. Banyak daerah masih menghadapi kendala geografis, ketersediaan infrastruktur sekolah yang tidak merata, serta kepadatan penduduk yang bervariasi. Akibatnya, siswa di daerah dengan pilihan sekolah terbatas atau kualitas sekolah yang bervariasi seringkali dirugikan.
Kesenjangan kualitas antar sekolah, terutama antara sekolah negeri di pusat kota dan di pinggiran, menjadi akar masalah yang sulit diatasi hanya dengan sistem zonasi. Orang tua dihadapkan pada dilema: memilih sekolah terdekat yang mungkin kualitasnya kurang memadai, atau mencari celah dalam sistem zonasi untuk memasukkan anak mereka ke sekolah yang dianggap lebih baik, seringkali dengan berbagai cara yang menimbulkan kecurangan. Praktik “titip nama” di Kartu Keluarga atau mencari tempat tinggal sementara di dekat sekolah favorit masih menjadi fenomena yang mencoreng prinsip keadilan PPDB.
Selain itu, jalur prestasi dan afirmasi yang seharusnya menjadi katup pengaman juga tidak luput dari sorotan. Jalur prestasi terkadang dianggap kurang transparan dalam penilaian, sementara jalur afirmasi untuk siswa dari keluarga kurang mampu masih menghadapi tantangan dalam verifikasi data dan memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran. Tanpa perbaikan fundamental pada kualitas pendidikan di semua sekolah, sistem zonasi justru bisa memperparah segregasi sosial, di mana mereka yang mampu mencari jalan keluar, sementara yang kurang mampu semakin terbatas pilihannya.
Upaya Pemerintah dan Harapan Masyarakat
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus berupaya menyempurnakan mekanisme PPDB. Berbagai evaluasi dan penyesuaian regulasi dilakukan setiap tahun, termasuk penekanan pada transparansi data dan pengawasan yang lebih ketat. Peningkatan kapasitas guru, perbaikan fasilitas sekolah, serta pengembangan kurikulum yang relevan menjadi agenda utama untuk meminimalkan kesenjangan kualitas antar sekolah, sehingga sistem zonasi dapat berfungsi lebih efektif.
Partisipasi aktif dari pemerintah daerah juga krusial. Pemerintah kota/kabupaten diharapkan tidak hanya fokus pada teknis pelaksanaan PPDB, tetapi juga pada perencanaan pembangunan pendidikan jangka panjang yang komprehensif. Ini mencakup pembangunan sekolah baru di daerah yang padat penduduk namun minim fasilitas pendidikan, redistribusi guru-guru berkualitas, serta alokasi anggaran yang adil untuk perbaikan infrastruktur dan program peningkatan mutu di semua jenjang.
Masyarakat juga memiliki peran penting. Dengan memahami aturan PPDB secara benar dan tidak tergoda melakukan praktik curang, mereka dapat membantu menciptakan lingkungan penerimaan siswa yang lebih jujur dan berintegrasi. Komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan — pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat — adalah kunci untuk mewujudkan PPDB yang adil dan benar-benar mampu mendorong pemerataan pendidikan yang menjadi cita-cita bangsa.
"Sistem zonasi PPDB adalah instrumen yang baik untuk mewujudkan pemerataan akses, namun ia tidak bisa bekerja sendirian. Harus ada upaya paralel yang masif untuk meningkatkan kualitas di semua sekolah, terutama di daerah pinggiran. Tanpa itu, zonasi hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya." ujar Dr. Budi Santoso, seorang pengamat pendidikan dari Universitas Gadjah Mada.
- PPDB, khususnya sistem zonasi, bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan, namun sering menghadapi tantangan terkait infrastruktur dan kesenjangan kualitas antar sekolah.
- Polemik seperti praktik "titip nama" di Kartu Keluarga dan transparansi jalur prestasi/afirmasi masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan keadilan.
- Kesenjangan kualitas sekolah di perkotaan dan pedesaan menjadi akar masalah yang perlu ditangani melalui peningkatan mutu menyeluruh, bukan hanya pada mekanisme PPDB.
- Pemerintah pusat dan daerah terus berupaya menyempurnakan sistem dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan fasilitas, redistribusi guru, dan pengawasan.
- Kunci keberhasilan PPDB dan pemerataan pendidikan terletak pada komitmen kolektif semua pihak: pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk menjunjung tinggi integritas dan kejujuran.
